Sanksi Disiplin Sesuai Dengan Tingkat Kesalahannya

CianjurNewsFlash (CNF) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi Negara dan pelayan masyarakat harusnya memberikan contoh kedisiplinan yang baik. Terlebih ketika berada pada jam kantor dimana terkadang terlihat berada di pusat perbelanjaan. Mereka tampak asik berbelanja dan tidak perduli dengan waktu, secara bebas memilih sebala segala yang diperlukan dengan memakai baju dinas dan pada jam kantor. 

Terkait hal tersebut pemkab Cianjur sudah saatnya melakukan penertiban terhadap para pelayan masyarakat. Razia yang dilakukan terdiri dari Satpol PP, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, dan bagian hukum, mendapati dari kalangan PNS yang berada didalam dan kawasan pusat perbelanjaan.

Operasi razia yang dilakukan dalam rangka Gerakan Disiplin Daerah (GDD) dan merupakan keputusan bupati. Untuk kegiatan razia yang menjadi leading sektornya adalah satpol pp. sedangkan bagian hukum yang merupakan tim juga sangat berperan dalam razia tersebut.   

“Ketika ada yang mengajukan gugatan, bagian hukum lah yang kedepan”. Demikian yang dikemukakan oleh Heri Suparjo selaku Kepala Bagian Hukum, pemkab Cianjur, Kamis (5/12).  

Heri menambahkan bahwa nantinya PNS yang terjaring dipanggil dan diinvestigasi untuk mengetahui alasan dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ketika ditanya tentang sanksi terberat bagi PNS yang terjaring, apakah akan sampai pada pencopotan, dirinya menjawab itu tergantung dengan kesalahannya. "Ya itu tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan", ujarnya.

 

Gerakan Disiplin Daerah merupakan keputusan bupati dan ini juga sesuai dengan UU Kepegawaian nomor 43/99 tentang disiplin daerah, dimana pelanggarannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan tahapan kesalahan masing-masing. (FI)