Wakil Bupati Cianjur Suranto: Kesejahteraan Perangkat Desa Bisa Digali Melalui Bumdes

CianjurNewsFlash (CNF) - Kesejahteraan perangkat desa bisa di gali dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Jika semua perangkat desa di Kabupaten Cianjur semuanya ingin diangkat menjadi Pegawai negeri, anggaran pemerintah tidak akan memadai untuk membayar gaji dan kebutuhan lainnya.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Cianjur Suranto disela kunjungan kerjanya di Desa Ciherang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur.  Turut mendampingi wabub, Camat Karang Tengah Dedi Supriadi, Kepala Desa Ciherang M. Miftah.

Dalam kunjungan kerja tersebut wabub meninjau pembangunan fisik Desa Ciherang, Kecamatan Karang Tengah, diantaranya bangunan Gedung Aula Desa, jalan lingkungan, Puskesmas dan aktifitas perangkat Desa Ciherang untuk mengontrol dan mengakomodasi aspisari masyarakat di desa tersebut. 

Pada kesempatan tersebut wabub juga memberikan arahan kepada Kades dan perangkat Desa Ciherang untuk tetap bekerja dalam kebersamaan meskipun banyak halangan dan rintangan. Sumber daya manusia maupun anggaran yang sangat vital untuk kelancaran program kerja menjadi pokok bahasan dalam kunjungan kerjanya yang disampaikan secara tatap muka dengan perangkat desa dan masyarakat yang turut hadir.

"Sejauh ini pembangunan memang terfokus pada pembangunan fisik, hal ini perlu di ikuti dengan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia agar terbentuk keseimbangan dalam upaya pembangunan. Upaya menanggulangi kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan dan pendidikan serta agar tercipta kemampuan untuk mencari kesejahteraan sendiri tanpa harus tergantung dengan bantuan dari pemerintah," katanya.

Menyinggung kesejahteraan perangkat desa, wabub mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan membuat Bumdes dengan aturan–aturan yang sejalan dengan kebijakan Pemkab Cianjur. Hal itu bisa diwujudkan asalkan ada kemauan dan kesamaan pola pikir untuk maju mengingat saat ini anggaran Pemkab Cianjur alokasinya hampir 65 persen digunakan untuk belanja pegawai dan hanya 35 persen saja sisanya dipakai untuk membangun. 

"Dengan dana 35 persen tersebut tentunya sulit jika semua perangkat desa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Oleh Karena itu perlu inovasi dan kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan, termasuk didalmnya membangun dan mengembangkan Bumdes,".