Angkutan Cianjur-Bogor Mogok Operasi

CianjurNewsFlash (CNF) - Sekitar 100 lebih sopir colt jurusan Cianjur-Bogor yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Cianjur Bogor (PPCB) melakukan aksi mogok operasi, Kamis (17/1/2013).

Mereka beramai-ramai berunjuk rasa ke gedung DPRD memprotes tidak konsekuennya pihak PO Marita, angkutan dengan trayek Cianjur-Terminal Kampung Rambutan, yang masih mengangkut penumpang jarak dekat serta menambah armada angkutan.

Padahal, sesuai perjanjian 4 tahun lalu, saat akan beroperasinya PO Marita, pihak pengusaha berjanji tidak akan menambah jumlah armada.

Berdasarkan pantauan, aksi unjuk rasa dilakukan dengan tertib. Seluruh sopir trayek Cianjur-Bogor yang diperkirakan berjumlah lebih dari 100 orang, berkonvoi menggunakan armadanya menuju gedung DPRD dalam pengawalan aparat kepolisian. Tidak ada orasi dalam aksi tersebut. Begitu tiba di gedung DPRD, mereka langsung diterima sejumlah wakil rakyat di ruang rapat anggaran.

Ketua Umum PPCB Amir Tajudin mengatakan selama ini tidak ada kejelasan trayek PO Marita yang melayani Sindangbarang-Cianjur-Puncak-Kampung Rambutan, Sindangbarang-Cianjur-Puncak-Depok, dan Sindangbarang-Cianjur-Puncak-Bumi Serpong Damai. "Kami minta kejelasan kalau memang izin trayek itu ada," tegas Amir.

Amir juga menyebutkan, sekitar 4 tahun lalu, saat akan beroperasi, pengusaha PO Marita berjanji tidak akan menambah jumlah armada. Sesuai perjanjian, jumlahnya sebanyak 13 unit.

"Namun saat ini jumlahnya diduga sudah mencapai hampir 42 unit. Pihak pengusaha berjanji, jika memang pada kenyataannya armada ditambah, mereka sanggup dicabut izin trayeknya. Kami meminta tindak lanjut dari komitmen janji itu," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Saep Lukman mengapresiasi tuntutan para pengemudi. Pihaknya pun mengharapkan jika memang belum ada kejelasan kaitan izin trayek, maka harus ditangguhkan.

"Kami mengapresiasi setiap aspirasi atau keluhan dari masyarakat. Masalah ini sebetulnya sudah menjadi pembahasan dari Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur. Kalau memang belum ada kejelasan izin trayek, ya mestinya operasional harus ditangguhkan dulu," kata Saep.