CianjurNewsFlash (CNF) - Dalam menghadapi pemilu, Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim menginstruksikan kepada jajarannya bahwa TNI harus netral dan jangan memihak. Ini merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh prajurit TNI.
"Netralitas TNI dalam pemilu merupakan keharusan dan sudah digariskan serta merupakan harga mati. Instruksi tersebut sudah di mulai dari atas demikian juga sampai pangdam dan juga di kodam 3 Siliwangi agar pada saat kegiatan pemilu legislatif dan juga pemilu presiden TNI harus netral." Demikian yang ditegaskan oleh pangdam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, ketika berasa di Cianjur, Jum'at (14/3/14).
Terkait dengan kesiapan dari TNI dalam pengamanan pemilu telah memiliki ketentuan. "Kami telah memiliki ketentuan dimana di tingkat polda untuk kodam 3 Siliwangi mendukung 1satuan setingkat batalyon. Untuk jumlahnya sebanyak 450-500 orang. Untuk ditingkat polres disiagakan 1 SSK dimana dalam kegiatannya berada di bawah kendali kepolisian.
Satuan yang tidak terlibat secara langsung dalam pengamanan berada di tempat masing-masing namun selalu siaga apabila diperlukan baik kepolisian maupun pemerintah daerah. (FI)
"Netralitas TNI dalam pemilu merupakan keharusan dan sudah digariskan serta merupakan harga mati. Instruksi tersebut sudah di mulai dari atas demikian juga sampai pangdam dan juga di kodam 3 Siliwangi agar pada saat kegiatan pemilu legislatif dan juga pemilu presiden TNI harus netral." Demikian yang ditegaskan oleh pangdam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, ketika berasa di Cianjur, Jum'at (14/3/14).
Terkait dengan kesiapan dari TNI dalam pengamanan pemilu telah memiliki ketentuan. "Kami telah memiliki ketentuan dimana di tingkat polda untuk kodam 3 Siliwangi mendukung 1satuan setingkat batalyon. Untuk jumlahnya sebanyak 450-500 orang. Untuk ditingkat polres disiagakan 1 SSK dimana dalam kegiatannya berada di bawah kendali kepolisian.
Satuan yang tidak terlibat secara langsung dalam pengamanan berada di tempat masing-masing namun selalu siaga apabila diperlukan baik kepolisian maupun pemerintah daerah. (FI)
No comments:
Post a Comment