CianjurNewsFlash (CNF) - Peran
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam membatasi
jumlah angka kelahiran memang sangat diperlukan. Dimana selain membatasi
jumlah bayi yang lahir, juga menekan jumlah kematian pada ibu dan bayi.
Meski sosialisasi program BKKBN kabupaten Cianjur sekarang masih terus dilaksanakan. Namun pihak BKKBN merasa kesulitan dengan terbatasnya anggaran. Akibat keterbatasan anggaran mengakibatkan kendor penyuluhan. "Setelah otonomi daerah di terapkan mengakibatkan kesulitan untuk mensosialisasikan program dan mengakibatkan kendornya penyuluhan karena keterbatasan petugas". Demikian yang dikemukakan oleh Bubung Burhanudin, selaku kasubid advokasi BKKBN kabupaten Cianjur.
Bubung menambahkan,"Dulu sebelum otonomi daerah bantuan dari luar negeri masih berjalan,tapi sekarang tidak demikian. Dari pemerintah daerah hanya diberikan biaya rutin saja dan terbatas". Untuk pertahun anggaran hanya kebagian Rp100 juta perkomponen.
Untuk sosialisasi pihak BKKBN mengandalkan 2 kendaraan bergerak (movan). Itupun tidak menjangkau sampai ke wilayah Cianjur bagian selatan dan sifatnyal individu tidak menjangkau kelompok. Selain itu juga keterbatasan jumlah petugas. Dulu jumlah petugas mencapai 300 orang tapi sekarang ini jumlah petugas tinggal 50 orang se kabupaten.
Saat ini juga ada 1 petugas yang memegang sampai 5 desa dan ini tidak efektif. Diakuinya tidak ada penerimaan pegawai juga menyebabkan program tidak optimal. "Paling ada juga tenaga outsourching itupun kalau pemkab mampu", ujarnya (FI)
Meski sosialisasi program BKKBN kabupaten Cianjur sekarang masih terus dilaksanakan. Namun pihak BKKBN merasa kesulitan dengan terbatasnya anggaran. Akibat keterbatasan anggaran mengakibatkan kendor penyuluhan. "Setelah otonomi daerah di terapkan mengakibatkan kesulitan untuk mensosialisasikan program dan mengakibatkan kendornya penyuluhan karena keterbatasan petugas". Demikian yang dikemukakan oleh Bubung Burhanudin, selaku kasubid advokasi BKKBN kabupaten Cianjur.
Bubung menambahkan,"Dulu sebelum otonomi daerah bantuan dari luar negeri masih berjalan,tapi sekarang tidak demikian. Dari pemerintah daerah hanya diberikan biaya rutin saja dan terbatas". Untuk pertahun anggaran hanya kebagian Rp100 juta perkomponen.
Untuk sosialisasi pihak BKKBN mengandalkan 2 kendaraan bergerak (movan). Itupun tidak menjangkau sampai ke wilayah Cianjur bagian selatan dan sifatnyal individu tidak menjangkau kelompok. Selain itu juga keterbatasan jumlah petugas. Dulu jumlah petugas mencapai 300 orang tapi sekarang ini jumlah petugas tinggal 50 orang se kabupaten.
Saat ini juga ada 1 petugas yang memegang sampai 5 desa dan ini tidak efektif. Diakuinya tidak ada penerimaan pegawai juga menyebabkan program tidak optimal. "Paling ada juga tenaga outsourching itupun kalau pemkab mampu", ujarnya (FI)
No comments:
Post a Comment