Pemkab Cianjur Anggarkan Dana Rp 11 M Tangani Bencana Alam

CianjurNewsFlash (CNF) - Bencana alam memang sulit diprediksi kapan terjadinya. Namun melihat kondisi sekarang, sebagai upaya antisipasi pra dan pascabencana, sesuai perundang-undangan sedang dirancang penanganan dalam jangka panjang. Guna menangani bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, pemerintah kabupaten (Pemkab) Cianjur segera menyiapkan anggaran sebesar hampir Rp11 miliar. Anggaran ini berasal dari pemerintah pusat dan kabupaten.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Bachrudin Ali mengatakan, Pemkab Cianjur belum bisa memastikan nilai kerugian riil kerusakan akibat berbagai bencana alam sejak akhir 2012 hingga memasuki awal tahun 2013. Namun dari hasil pendataan sementara (assessment) di lapangan, jumlah kerugian bencana alam ditaksir mencapai belasan juta rupiah.

"Kami sudah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar hampir Rp6 miliar. Sementara dari APBD kabupaten, dananya dialokasikan sebesar Rp5 milair. Itu belum termasuk nanti bantuan dari pemerintah provinsi," kata Bachrudin Senin (21/1/2013).

"Kami sudah membahas mengenai penanganan bencana alam jangka panjang ini. Nanti semuanya akan berada di bawah koordinasi IOM (International Organization for Migration)," tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Ruddi Syahdiar Hidajath mengharapkan, Pemkab Cianjur segera mengambil langkah-langkah perbaikan atau normalisasi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Dalam waktu dekat, lanjur Ruddi, pihaknya akan segera menggelar rapat kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membahas upaya-upaya penanganan pascabencana alam di kawasan Cianjur utara.

"Kami juga mengharapkan agar Pemkab Cianjur segera mengeluarkan status siaga bencana alam melihat kondisi saat ini. Penetapan status ini penting supaya bisa menggerakan tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan bencana alam, seperti BPBD, Dinas Bina Marga yang mengurusi infrastruktur jalan dan jembatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) yang mengurusi kaitan aliran sungai, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mengurusi pembangunan perbaikan fisik, termasuk Dinas Sosial yang mengurusi kaitan logsitik," ujar Ruddi diamini anggota Komisi III, Ade Sobari.

Ruddi juga mengharapkan Pemkab Cianjur bisa segera mencairkan dana tanggap darurat bencana karena kondisi saat ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur. "Dana darurat bencana alam itu selalu dialokasikan setiap tahunnya. Sekarang tinggal kejelasan kapan dana itu bisa segera disalurkan," katanya.