Panwaslu Kabupaten Cianjur Lakukan Sosialisasi Di Pasundan Radio

CianjurNewsFlash (CNF) - Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang bisifat ad hoc dan berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota, Keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

Sesuai dengan Undang-0Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 77, dan pasal 78 Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

Panwaslu Kabupaten Cianjur yang datang dan sebagai pembicara diwakili oleh Saepul Anwar selaku Divis Pengawasan dan Humas Panwaslu Kabupaten Cianjur Saepul Anwar. Dalam kesempatan ini Saepul memaparkan banyak hal tentang Panwaslu, baik itu tugas dan juga wewenang.

"Adapun Wewenang Panwaslu Kabupaten Kota yaitu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran". Demikian diantaranya yang dikemukakan oleh Saepul Anwar.

Ditambahkan Saepul, selain itu juga Panwaslu dapat memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Adapun Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :

Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota, proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota, penetapan calon bupati/walikota, pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara, pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.