Tingkatkan Kinerja, Panwas Kab. Cianjur Laksanakan Pembekalan

CianjurNewsFlash (CNF) - Secara maraton panwaslu kabupaten Cianjur saat ini tengah melakukan pembekalan kepada anggotanya di tingkat kecamatan.  Hal ini dilakukan agar kinerja diberbagai tingkatan mengalami peningkatan kualitas, terutama di bidang pengetahuan hukum, system pengawasan strategi pengawasan sekaligus system pengelolaan penanganan pelanggaran.

Dari hasil pengawasan  ada beberapa fakta yang bisa menjadi  indikasi apakah masuk dalam pelanggaran ataupun tidak. Hal tersebut yang mengharuskan anggota pengawas  untuk  menguasainya. Meski saat ini telah memasuki tahapan kampanye, namun ada beberapa persoalan terkait dengan tahapan diantaranya yaitu pemutakhiran data dan daftar pemilih. "Adapun langkah yang telah ditempuh yaitu berkoordinasi dengan berbagai pihak diantaranya yaitu unsur kepolisian, kejaksaan, pol pp, kesbang, KPU dan para pimpinan partai politik". Demikian yang dikemukakan oleh ketua panwaslu kabupaten Cianjur, Saepul Anwar (6/12/13).

Adapun yang menjadi bahasannya seperti regulasi tahapan kampanye dikarenakan disinyalir saat ini terjadi pemasangan alat peraga diluar zona. Meskipun KPU telah menentukan zona yang tekait dengan alat peraga yang dikonsentrasikan di tingkat desa namun faktanya menurut laporan dari kecamatan maupun PPL banyak menemukan alat peraga yang terpasang diluar zona yang telah ditentukan serta ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan KPU nomor 15/2013, bahwa alat peraga itu terdapat 2 macam berbentuk baligo dan spanduk. Untuk spanduk sendir telah ada ketentuan ukuran maksimal serta gambar yang tepampang pada baligo. Faktanya alat peraga yang terpasang sangat “semrawut”.

Menyikapi hal tersebut panwaskab telah berkirim surat ke KPU agar KPU mengirimkan surat himbauan kepada para pimpinan partai politik agar menginstruksikan kepada tim kampanye agar dalam pemasangan alat peraga tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak asala pasang.

Dalam waktu dekat panwaslu akan melakukan rapat koordinasi dengan unsur terkait agar dalam penertiban alat peraga tersebut tidak menjadi tanggunjawab satpol pp saja, namun semua elemen terkait dapat bertanggungjawab khususnya pimpinan partai politik agar dapat membantu pemerintah daerah dalam menertibkan alat peraga yang terpasang tidak sesuai dengan aturan.

Terkait dengan atribut yang tepasang di kendaraan roda empat khususnya seperrti angkutan umum, dimana saat ini marak, berdasarkan surat edaran KPU alat peraga yang terpasang tersebut tidak spesifik diatur . Karena  pelarangan tentang atribut secara jelas yaitu angkutan umum milik BUMN dan BUMD. Sementara angkutan umum dan angkutan pribadi tidak diatur spesifik dijelaskan apakah itu diperbolehkan atau dilarang. Aturan tersebut agak sumir maka panwas juga belum bisa mengambil tindakan hukum memasukkan kategori pelanggaran. Pihaknya telah melaksanakan langkah hukum dan berkonsultasi ke bawaslu provinsi  apakah hal tersebut masuk dalam pelanggaran atau tidak. Selain itu juga apakah menggunakan kendaraan pribadi termasuk pelanggaran atau tidak maka satpol pp lah yang akan menertibkannya.

Adapun rapat koordinasi dengan pihak kejaksaan, kepolisian, satpol pp, kesbangpol, serta KPU nantinya akan membahas terutama tahapan kampanye dimana saat ini sudah banyak yang dimanfaatkan oleh para peserta pemilu.

 

Untuk tahapan pemilu  2013 ada sedikit perbedaan, dimana beberapa metode kampanye sudah diperbolehkan oleh peserta seperti pemasangan atribut, kecuali 2 metode yang belum boleh dilaksanakan yaitu rapat umum dimana massa berkumpul di suatu lapangan dan pemasangan iklan pada media massa baik cetak maupun elektronik. Kedua metode tersebut baru boleh dilaksanakan pada tanggal 15 maret sampai dengan 5 April. Demikian pula pemasangan di media massa.  (FI)